Ilustrasi, sumber foto: ANTARA
Tangkas Mu - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat nasional melaporkan bahwa kondisi pandemi terus membaik. Salah satu indikator membaiknya situasi pandemi di tanah air adalah angka positif selama sepekan terakhir hampir mendekati standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 5 persen.
Positivity rate menggambarkan tingkat penularan kasus COVID-19 di masyarakat. Semakin tinggi angkanya, semakin mudah untuk menggambarkan penularannya karena banyak orang telah tertular COVID-19.
“Saat ini, positivity rate di Indonesia mencapai 6,97 persen. Sedikit lagi mencapai standar WHO yaitu 5 persen,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers secara virtual di kanal YouTube BNPB pada Selasa (7/9/2021).
Ia menambahkan, angka positif di seluruh provinsi di Indonesia bahkan mengalami penurunan selama dua minggu berturut-turut. Hanya satu provinsi yang mengalami peningkatan angka positif yaitu Sulawesi Barat.
Wiku juga menjelaskan, Lampung merupakan provinsi yang mengalami angka positif paling drastis dalam sepekan, yakni 40,14 persen. Sementara Provinsi Jambi turun 36,74 persen, kemudian di bawahnya adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang turun 31,26 persen.
“Selain itu terdapat 14 provinsi yang memiliki positivity rate di bawah standar WHO. Provinsi itu adalah Maluku, DKI Jakarta, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Banten, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Papua, Jawa Timur, Papua Barat, Gorontalo, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat,” jelas Wiku.
Apakah ini berarti warga bebas beraktivitas di luar rumah?
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengakui fase terberat adalah saat kasus mulai menurun
Wiku mengaku fase tersulit dalam penanganan COVID-19 adalah saat kasus sudah mulai melandai. Sebab, pada fase ini, baik pemerintah maupun masyarakat diuji tingkat kedisiplinan dan ketahanannya agar jumlah kasus tetap landai dan tidak mengalami lonjakan lagi.
“Keadaan saat ini tentu lebih baik bila dibandingkan situasi kasus melonjak tinggi, rumah sakit penuh, serta kabar duka akibat COVID-19 yang ditemukan di sekitar kita,” kata Wiku.
Ia juga mengingatkan bahwa satu-satunya cara paling murah untuk menghadapi pandemi COVID-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Penerapan disiplin prokes COVID-19 tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi perlu diikuti oleh seluruh masyarakat.
Dia menambahkan, penurunan kasus COVID-19 terlihat dari jumlah kasus aktif yang menyusut. Peringkat kasus aktif Indonesia di dunia juga terus menurun dan kini berada di peringkat 20. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus aktif di negara tetangga di Asia Tenggara, angka tersebut masih termasuk yang tertinggi.
"Negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Jepang, Filipina, dan Thailand masih berada di peringkat 11 hingga 18," katanya.
Tidak ada provinsi yang tingkat hunian tempat tidur rumah sakitnya lebih dari 60 persen
Indikator lain yang menggambarkan situasi pandemi COVID-19 membaik, yakni kondisi darurat pasien di rumah sakit di Indonesia telah berhasil dilalui. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi hunian tempat tidur di rumah sakit di seluruh provinsi mengalami penurunan hingga di bawah 60 persen.
“Mulai tanggal 5 September, tidak ada provinsi yang memiliki BOR di atas 60 persen. Bahkan, angka BOR tertinggi yakni 45,47 persen dan berada di Provinsi Aceh,” kata Wiku.
Dia juga mengatakan jumlah kematian harian selama seminggu terakhir telah turun di bawah 1.000. Wiku mengatakan rata-rata jumlah kematian harian pekan lalu mencapai 563 kematian. Jika dibandingkan saat terjadi lonjakan kasus dari akhir Juni hingga Agustus, angka kematian harian konsisten di angka 1.000.
"Tentu, ini merupakan sebuah perkembangan. Meski satu kematian tetap adalah nyawa dan tidak bisa dibiarkan," kata Wiku lagi.
Dia menekankan bahwa pemerintah bertekad untuk mencegah lebih banyak kematian akibat COVID-19.
Pemerintah mengakui kebocoran data NIK Presiden Jokowi
Dalam konferensi pers tersebut, Wiku juga mengakui bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo telah menjadi informasi publik. Warga bisa mengetahuinya karena NIK Jokowi digunakan sebagai informasi publik saat proses pemilu 2019.
Informasi tentang NIK telah dihapus oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di situs resminya. Namun tidak menghapus fakta bahwa data NIK Jokowi sudah banyak diketahui publik.
Sekarang, pemerintah menerapkan lima parameter dalam mengakses sertifikat vaksin. "Pertama, NIK, lalu tanggal lahir, tanggal vaksin dan jenis vaksin," kata Wiku.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah masih melakukan transisi input data menjadi satu data. Jika ada kekurangan akan terus diperbaiki.
“Sehingga, ke depannya sistem digital ini dapat berkembang lebih aman dan baik,” ujarnya lagi.
0 Komentar