Ilustrasi Taliban (ANTARA FOTO/AFP/Noorullah Shirzada)
Tangkas Mu - Nader Shah, 24 tahun dari Herat, Afghanistan, mengeluh bahwa dia tidak bisa lagi menata rambutnya. Sebelum pertengahan Agustus, ia biasa memotong rambutnya dengan gaya quiff menjadi mohawk.
Namun, sejak Taliban mengambil alih kekuasaan, ia mengurungkan niatnya untuk menata rambutnya seperti biasa. Bukan hanya karena cadangan uangnya menipis, tapi juga karena dia takut dihukum jika memotong pendek rambutnya atau membuatnya lebih modis.
"Sebelumnya, orang-orang datang dan meminta gaya rambut yang berbeda, tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Sekarang mereka semua patah hati," katanya di sebuah salon, dikutip AFP.
"Sekarang orang datang ke sini dan mereka hanya meminta potongan sederhana. Mereka juga tidak mencukur janggut mereka dan jadi itu masalah sekarang," tambahnya.
Banyak orang menalibankan diri mereka sendiri
Salah satu tukang cukur juga mengeluhkan pendapatan hariannya turun dari US$15 sehari (sekitar Rp213.000) menjadi antara US$5-7 (sekitar Rp71 ribu-Rp99 ribu).
Di tempat lain, Mohammad Yousefi terpaksa memangkas harga agar bisnisnya tetap berjalan. Awalnya, setiap kepala dihargai 6 dolar AS (sekitar Rp 85 ribu), kini hanya perlu membayar 1 dolar AS (sekitar Rp 14 ribu).
"Karena Taliban, kami memiliki pendapatan lebih sedikit dan mereka membayar kami lebih sedikit," katanya.
“Orang-orang tidak mencukur janggut mereka karena Taliban akan berhenti dan mempertanyakan hal itu. Mereka mengatakan, itu (memotong janggut) tidak ada dalam hukum syariah. Laki-laki harus memiliki janggut dan rambut panjang,” kata pria berusia 32 tahun itu, yang mengeluh bahwa semua orang menalibankan diri.
Taliban sedang mencoba untuk menghidupkan kembali ekonomi
Untuk menghidupkan kembali perekonomian, Taliban telah menunjuk seorang menteri perdagangan dan dua deputi. Mereka menunjuk Nooruddin Azizi, seorang pengusaha dari provinsi Panjshir utara Kabul, sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Afghanistan.
Azizi akan bekerja dengan pejabat kementerian keuangan dan ekonomi yang diumumkan sebelumnya untuk membawa Afghanistan keluar dari ambang krisis. Selain blokade akses keuangan ke luar negeri sejak Taliban berkuasa, situasi kemanusiaan di Afghanistan diperburuk oleh kekeringan dan pandemi COVID-19.
"Kami bekerja siang dan malam untuk ini dan memastikan bahwa masalah ekonomi diselesaikan secepat mungkin," kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid.
Tanpa memberikan rincian, Mujahid berjanji akan membayar pegawai pemerintah yang belum dibayar sejak Juli. Dia juga menyoroti sejumlah masalah ekonomi di Afghanistan, seperti melonjaknya harga bahan pokok dan bahan bakar serta antrean panjang di bank akibat terbatasnya penarikan tunai.
Hampir 50 persen warga Afghanistan hidup di bawah kemiskinan
The Straits Times melaporkan bahwa sebelum Taliban berkuasa, data Bank Pembangunan Asia menunjukkan bahwa 47 persen penduduk Afghanistan hidup dalam kemiskinan. Sepertiga dari orang-orang ini hanya hidup dengan US$1,9 per hari (sekitar Rp 27 ribu).
Sementara banyak yang menyambut baik berakhirnya dua dekade intervensi militer AS, banyak yang sekarang khawatir tentang kapasitas pemerintah baru untuk menangani krisis ekonomi.
Bank sentral Afghanistan diblokir untuk mengakses lebih dari US$9 miliar (sekitar Rp128 triliun) cadangan devisa. Mujahid menambahkan bahwa jutaan dolar uang negara telah hilang sebelum Taliban memasuki ibukota.
Para pejabat Taliban mencurigai mantan Presiden Ashraf Ghani mendalangi keruntuhan ekonomi dan kerugian jutaan dolar.
Bank sekarang membatasi penarikan hingga 200 dolar AS seminggu (sekitar Rp 2,8 juta). Banyak orang mengeluh karena tidak dapat mengakses uang. Dampak jangka panjang dari krisis ini adalah kurangnya lapangan pekerjaan.
“Sayangnya, tidak ada kesempatan kerja bagi kami,” kata seorang warga Kabul, yang menolak menyebutkan namanya.
0 Komentar